Rangkuman (visual) rekomendasi Connecti:City 2022

by Dwinita Larasati (Deputi Kemitraan Strategis ICCN)

Ekonomi Kreatif pada Pemerintah Skala Kota dan Sub- Nasional, Industri Budaya dan Kreatif (Cultural and Creative Industries/CCI) seringkali diprakarsai oleh masyarakat sipil dan menciptakan aset berwujud dan tidak berwujud. Pemerintah daerah harus memasukkan sektor Ekonomi Kreatif sebagai bagian yang terintegrasi dalam perencanaan ekonomi, sosial, tata ruang dan lingkungan, dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kebijakan, regulasi, dan fasilitasi terkait Ekonomi Kreatif, seperti pembentukan sebuah badan/komite Ekonomi Kreatif, harus mengutamakan keterhubungan antara pembuat kebijakan dengan aspirasi para pelaku Ekonomi Kreatif/ para pemangku kepentingan. Peta jalan Ekonomi Kreatif adalah alat yang relevan untuk mendukung dialog berkelanjutan dalam hal ini. Selain itu, hubungan antara Ekonomi Kreatif dengan pusaka serta pelestarian dan pengembangan budaya, yang disorot oleh Deklarasi Pemimpin G20 pada tahun 2021, merupakan faktor kunci bagi pemulihan dari pandemi Covid-19 yang tangguh dan berkelanjutan.

Ekonomi Informal dalam Ekonomi Kreatif, Pemerintah pusat dan daerah harus mengakui keberadaan dan kontribusi sektor Ekonomi Informal yang telah menjadi salah satu elemen dalam ekosistem Ekonomi Kreatif. Pengakuan tersebut dapat berupa pembentukan organisasi/lembaga perantara yang menghubungkan pekerja informal dalam industri kreatif dengan regulasi, fasilitas (misalnya jaminan sosial, skema pengadaan UMKM, agregator dan platform) dan kebijakan lain dalam ekosistem Ekonomi Kreatif yang dapat meningkatkan mata pencaharian.

Diplomasi Kreatif, Kota didorong untuk membangun kemitraan antara beragam pemangku kepentingan (misalnya pemerintah daerah/pusat, lembaga dunia, perusahaan multinasional) dalam konteks Ekonomi Kreatif, sebagai diplomasi yang berpotensi untuk mengarah pada kolaborasi lebih lanjut. Kerja sama seperti pertukaran pelaku Ekonomi Kreatif, penciptaan karya bersama dalam masa residensi seni, lokakarya akademik, dll., terkait Ekonomi Kreatif harus melengkapi peta jalan Ekonomi Kreatif kota/daerah. Diplomasi kreatif sangat berarti dalam konteks pemulihan ekonomi dan geopolitik pasca Covid-19.

Kerangka dan Indeks Kota Kreatif, Kota harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi Ekonomi Kreatif mereka dengan menerapkan kerangka kerja yang akuntabel dan transparan, yang mengakomodasi solusi top-down dan bottom-up. Pemangku kepentingan publik dan swasta harus menyadari adanya berbagai solusi untuk mengukur kesejahteraan dan mengembangkan barang publik di luar PDB. Pengembangan indeks dan kerangka kebijakan lokal dan/atau regional di berbagai sektor ekonomi, kelompok sosial dan tujuan lingkungan, dapat memastikan implementasi jangka panjang dari inisiatif dan rencana ekonomi kreatif.

Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital, Kota harus menyediakan dan/atau memfasilitasi investasi dalam infrastruktur fisik, sosial dan digital untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan Ekonomi Kreatif. Peningkatan kapasitas dan keterampilan (re- skilling) adalah kunci untuk mengatasi kebutahurufan digital, serta mendukung modal sosial dan sumber daya manusia yang bekerja di sektor Ekonomi Kreatif, terutama UMKM. Kota harus mendorong sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan, memprioritaskan perubahan pola pikir dan perilaku daripada teknologi, untuk mencapai inklusi digital.

Ekonomi Kreatif Sirkular, Kota harus berusaha membuat purwarupa atau praktik-praktik terbaik dari ekonomi (kreatif) sirkular dalam sub-sektor industri kreatif yang paling potensial di wilayahnya. Penggabungan Ekonomi Kreatif dan Sirkular adalah cara yang efektif untuk mengatasi transformasi struktural dalam ekonomi global dan untuk menerapkan strategi pertumbuhan net-zero dan inklusif. Pengadaan publik (public procurement) yang berkelanjutan merupakan daya ungkit yang kuat bagi perubahan, khususnya di tingkat lokal.

Masyarakat adat, kearifan lokal, hak terhadap kota, Kota-kota harus mengakui dan mendorong ekspresi inisiatif lokal dan adat yang, dalam banyak kasus, telah terbukti penting untuk membangun ketahanan sosial dan ekonomi terhadap pandemi Covid-19. Hal ini terkait juga dengan penguatan kesiapsiagaan terhadap risiko pandemi di masa mendatang pada seluruh lapisan, dan untuk memperkuat hak terhadap kota, yang berlaku pada saat terjadinya krisis dan gejolak ekonomi.